KBMK BOOK CORNER

Posted on Leave a commentPosted in Kajian Strategis dan Advokasi, KBMK Book Corner

Buku adalah jendela dunia” tak ayal menjadi kutipan khas yang seluruh putra-putri Indonesia pasti tahu, tulisan ini paling sering muncul di tembok-tembok, langit-langit, juga buku-buku di Sekolah Dasar seluruh penjuru negeri. Bukan tanpa alasan tentunya, karena buku dapat membuka mata kita akan apa yang terjadi di dunia yang dekat maupun jauh, secara objektif maupun subjektif, dan secara gamblang maupun sembunyi-sembunyi. Buku juga dapat membuat wawasan kita lebih luas, dan pikiran kita lebih terbuka; bahwa di dunia ini tidak hanya ada kita dan pikiran kita, tapi juga ada orang lain dengan masing-masing pemikirannya, dan ada pula semesta yang sering tak terduga.
(more…)

Dokter Berdemo

Posted on Leave a commentPosted in Kajian Strategis dan Advokasi

“Prodi DLP tidak pro rakyat dan hanya menghambur-hamburkan uang negara” mungkin itu yang terdengar akhir-akhir ini dari teriakan para dokter indonesia dalam Aksi Damai Ikatan Dokter Indonesia bertajuk “Reformasi Sistem Kesehatan dan Sistem Pendidikan Kedokteran Pro Rakyat” untuk memperingati Hari Dokter Indonesia 24 Oktober 2016. Mungkin banyak yang masih bingung “ngapain sih para dokter capek – capek panas-panasan turun ke jalan?”, “apa saja sih tuntutan mereka?”. Yuk mari kita bahas dan kita renungkan bersama….

(more…)

Dokter Layanan Primer (?)

Posted on Leave a commentPosted in Kajian Strategis dan Advokasi

Bagaimana Nasib Dokter Layanan Primer

Lama tidak terdengar, Program Dokter Layanan Primer (DLP) mulai bergulir. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran menyebutkan DLP sebagai jenjang baru pendidikan yang dilaksanakan setelah program profesi dokter dan program internsip, serta setara dengan jenjang pendidikan profesi spesialis. Meski belum ada penjabaran aturan Undang-Undang tersebut (Peraturan Menteri dan sebagainya), program DLP direncanakan akan dibuka pada tanggal 1 September 2016 mendatang.

Dokter Layanan Primer ditujukan agar dokter tidak hanya melakukan upaya pengobatan (curative) tetapi juga melakukan upaya pencegahan (preventive) sehingga mendukung terciptanya paradigma sehat di masyarakat. Mahasiswa kedokteran yang nantinya akan berkecimpung di dunia medis tentunya harus mengikuti perkembangan terkait DLP. Program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan primer di Kementerian Kesehatan ini menuai kontroversi beberapa waktu lalu. Mulai dari penolakan di beberapa kalangan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI). Program pendidikan DLP direncanakan ditempuh dengan waktu belajar minimal dua tahun. Dan salah satu syarat dari pembukaan prodi DLP sesuai dengan pasal 8 ayat 1 UU No. 20 tahun 2013 adalah universitas yang bersangkutan harus memiliki akreditasi A. Adapun perbedaan DLP dengan dokter umum adalah DLP memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan dokter umum karena nantinya DLP akan dibekali pendidikan sebagian besar berupa kompetensi sebagai dokter keluarga dan juga kesehatan masyarakat. Kompetensi yang akan dimiliki oleh

DLP adalah konsep kedokteran keluarga, manajemen klinik dokter keluarga, keterampilan klinik dan keluasan penerapan ilmu dan wawasannya. Sedangkan dokter umum hanya memiliki konsep dan wawasan kedokteran keluarga, prinsip dan pelayanan dokter keluarga, keterampilan klinis non-bedah, mengatasi masalah klinis khusus, dan medis teknis bedah. Kesenjangan terjadi ketika peningkatan kualitas Sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam hal ini tenaga medis dokter, tidak sejalan dengan peningkatan sarana dan prasarana medis di pelayanan primer. Karena permasalahan di layanan primer saat ini bukan hanya kompetensi dokternya namun ditambah juga fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Dari segi kuantitas tenaga kesehatan, jumlah dokter di indonesia saat ini sangat terbatas dan juga persebaran dokter yang tidak merata, karena lebih terpusat di pulau jawa. Ditambah lagi program DLP yang memakan waktu tambahan bagi dokter umum untuk menempuh pendidikan dapat memperburuk kadaan ini. Sebenarnya sudah banyak solusi yang mengemuka salah satunya adalah dengan menambahkan materi kurikulum kedokteran agar lulusan dokter umum memiliki kompetensi yang sama dengan DLP dengan waktu studi yang lebih singkat namun masih belum didengarkan oleh pihak terkait. Sebagai penunjang DLP kedepannya masih banyak yang perlu dibenahi diantaranya kualitas fasilitas dan layanan kesehatan di tingkat primer, dan juga kualitas dokter umum, karena bukan berarti dengan adanya DLP kualitas dokter umum dapat terabaikan. Segala upaya penolakan telah dilakukan dan DLP sudah bergulir di depan mata. Kita sebagai mahasiswa kedokteran harus dapat memilih dengan bijak alur karir yang sesuai yaitu sebagai dokter umum, dokter layanan primer, dokter spesialis, dosen, maupun peneliti dan lain – lain. Sehingga kemudian dapat berkontribusi maksimal dalam peningkatan kualitas kesehatan Indonesia

Pada tahun 2019, Indonesia diharapkan sudah dapat mencetak dokter layanan primer bersamaan dengan target BPJS yaitu pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia telah mengikuti JKN. Dan semoga paradigma sehat di masyarakat indonesia bisa terwujud seperti yang di harapkan.

– Departemen Kajian Strategis dan Advokasi HMJ KBMK Unsoed –